Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagian 2

Sobat Marlekum, sudah dibaca kan postingan sebelumnya di sini? Nah setelah mengetahui apa itu KDRT secara normatif, siapa saja yang bisa menjadi korban KDRT dan cakupan lingkupnya dalam rumah tangga. Yuuk sekarang kita lanjut lagi. Siapa biasanya pelaku KDRT?

Sebagian besar pelaku KDRT adalah orang-orang terdekat korban. Biasanya mereka mempunyai relasi dan kekuasaan dengan korban. Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan, 66,9% pelaku KDRT  adalah suami dan 3,7% mantan suami. Dimungkinkan ada anggota keluarga lain yang menjadi pelaku seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, kakak laki-laki, atau majikan (dalam hal korbannya pekerja rumah tangga). 

Seperti telah dibahas dalam tulisan sebelum KDRT dapat terjadi dalam beberapa cara. Pasal 5- 9 UU PKDRT menyebutkan setidaknya ada 4 cara yaitu:

1. kekerasan fisik yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. kekerasan psikis yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. kekerasan seksual meliputi : pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. penelantaran rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bagaimana peran Negara dalam rangka penghapusan KDRT?  mengingat penghapusan KDRT merupakan  jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 1 angka 2 UU PKDRT)

Negara melalui UU PKDRT menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan ancaman pidana terhadap pelaku KDRT baik yang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran. Besaran ancaman pidana baik pidana penjara maypun pidana denda bisa Sobat Marlekum lihat pada gambar di bawah ini:

Selain besaran pidana tadi, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

1. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
2. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Semua delik pidana di atas merupakan delik aduan. Jadi hanya akan dilakukan proses hukum oleh pihak aparat hukum yang berwenang jika ada aduan kepada pihak berwajib dari korban, keluarganya atau pihak yang mewakili (lawyer/pendamping hukum). Jadi jika kita (semoga tidak yaa) mengalami, melihat, menyaksikan adakanya KDRT maka sebaiknya lakukan langkah-langkah yang semestinya dengan melakukan pelaporan. 

Untuk mempermudah proses hukum maka dalam UU PKDRT, sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Tentu saja ada tahapan perlindungan terhadap korban KDRT sebelum proses hukum bisa dilakukan antara lain melalui pemenuhan hak-hak korban, pelibatan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan KDRT, proses perlindungan dan pelayanan terhadap korban KDRT dan yang terpenting pemulihan terhadap korban KDRT. Proses-proses ini akan kita bahas dalam bagian berikutnya ya. Jangan sampai Sobat Marlekum lewatkan!

#KDRTseries:Bagian 1
#KDRTseries: Bagian 3


Salam LeKum (Salam MeLek Hukum)